Hubungan antara raksasa teknologi Microsoft dan militer Israel (IDF) kini berada di bawah sorotan tajam. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh The Guardian bersama +972 Magazine dan Local Call mengungkap bagaimana Microsoft menyediakan teknologi cloud dan kecerdasan buatan untuk mendukung operasi militer Israel, termasuk selama perang di Gaza.
Ketergantungan IDF pada Teknologi Cloud Microsoft
Investigasi ini menunjukkan bahwa IDF semakin bergantung pada layanan cloud Microsoft, terutama platform Azure, untuk mendukung operasi tempur, intelijen, dan administrasi selama konflik di Gaza. Microsoft disebut telah memasok kapasitas penyimpanan data dan daya komputasi dalam jumlah besar untuk kebutuhan militer Israel. Bahkan, dokumen yang bocor mengungkap adanya kesepakatan senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung IDF dengan ribuan jam layanan teknis.
Setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023, IDF mengalami lonjakan kebutuhan teknologi, mendorong mereka untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Microsoft, Amazon, dan Google. Salah satu komandan IDF menggambarkan teknologi cloud ini sebagai “dunia baru yang luar biasa” dalam mendukung operasi militer.
Peran Teknologi Kecerdasan Buatan
Tidak hanya cloud, IDF juga disebut menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang disediakan oleh Microsoft. Melalui integrasi dengan Azure, IDF memiliki akses ke model AI seperti GPT-4 OpenAI, yang digunakan untuk analisis data intelijen dan penerjemahan bahasa. Konsumsi produk berbasis AI oleh IDF bahkan meningkat 64 kali lipat dalam enam bulan pertama perang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Namun, bagaimana teknologi AI ini digunakan secara spesifik oleh militer Israel belum sepenuhnya jelas. Dokumen menyebutkan bahwa AI digunakan pada sistem “celah udara” yang terisolasi dari internet publik, menandakan penggunaannya untuk tugas-tugas rahasia.
Peningkatan Kerja Sama Microsoft dengan IDF
Kerja sama antara Microsoft dan IDF bukan hal baru. Dokumen menunjukkan bahwa Azure digunakan di berbagai unit militer, termasuk Unit 8200 yang terkenal dengan operasi intelijen dan pengawasan. Bahkan, sistem pendaftaran warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, yang dikenal sebagai Rolling Stone, juga dikelola menggunakan teknologi Microsoft.
Staf dan kontraktor Microsoft juga terlibat langsung dalam memberikan dukungan teknis kepada IDF, baik dari jarak jauh maupun di pangkalan militer. Selama perang di Gaza, teknologi komunikasi Microsoft digunakan oleh unit angkatan udara IDF untuk mengelola “bank target,” yaitu daftar target untuk serangan militer.
Kontroversi dan Dampak Sosial
Bocornya dokumen ini memicu reaksi keras, terutama dari kalangan pekerja teknologi di Amerika Serikat yang khawatir bahwa produk mereka digunakan untuk mendukung operasi militer yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perang di Gaza, di mana lebih dari 46.000 orang tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak, peran teknologi dari perusahaan seperti Microsoft dan Google menjadi perhatian utama.
Protes terhadap keterlibatan perusahaan teknologi dalam perang semakin meluas, mendorong diskusi tentang batas antara penggunaan teknologi untuk kepentingan sipil dan militer.
Respons Microsoft dan OpenAI
Microsoft belum memberikan komentar resmi terkait temuan ini, sementara OpenAI, yang produknya seperti GPT-4 digunakan oleh IDF melalui platform Azure, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemitraan langsung dengan militer Israel. Meski begitu, kebijakan OpenAI terhadap penggunaan produknya untuk kegiatan militer sempat diam-diam diubah pada Januari 2024, memungkinkan IDF mengakses teknologi tersebut secara legal.
Tantangan di Masa Depan
Investigasi ini membuka mata tentang bagaimana perusahaan teknologi besar dapat memainkan peran dalam konflik modern. Dengan semakin kaburnya batas antara infrastruktur sipil dan militer, muncul pertanyaan besar tentang tanggung jawab sosial dan etika perusahaan teknologi dalam mendukung perang berteknologi tinggi.
Di tengah kontroversi ini, kerja sama antara Microsoft dan IDF tetap berjalan. Meski beberapa pihak menyerukan transparansi dan pertanggungjawaban, dokumen yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar akan terus menjadi pemain kunci dalam dinamika konflik modern.