Korea, (Newsindomedia) — Kepala keamanan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan pada Minggu (5/1/2025) bahwa pihaknya tidak dapat mendukung upaya penangkapan presiden yang telah dimakzulkan tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan politik yang meningkat, berpotensi memicu konfrontasi baru dalam krisis yang sedang berlangsung.
Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, yang dituduh melakukan pemberontakan terkait upayanya mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, akan berakhir pada Senin malam. Direktur Keamanan Presiden, Park Chong-jun, menyebut perdebatan hukum sebagai alasan untuk tidak bekerja sama dengan penangkapan tersebut.
“Kami bukan sekadar pasukan pribadi. Dinas keamanan telah melayani presiden dari berbagai latar belakang politik selama 60 tahun,” ujar Park dalam pernyataan resminya.
Sengketa Hukum di Balik Penangkapan
Sebelumnya, pengadilan di Seoul menolak gugatan dari pengacara Yoon yang menyebut surat perintah itu ilegal. Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon, mengungkapkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam proses hukum terhadap seorang presiden yang sedang menjabat, konsekuensinya bisa sangat serius.
Yoon menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan saat masih menjabat. Setelah dimakzulkan oleh parlemen, tugas resmi Yoon kini berada dalam penangguhan sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai statusnya.
Demonstrasi di Tengah Kondisi Ekstrem
Krisis ini memicu protes besar-besaran di Seoul. Ribuan orang turun ke jalan di tengah suhu dingin dan salju lebat. Para demonstran terbagi menjadi dua kubu, satu mendesak penangkapan Yoon dan lainnya membelanya.
“Kita harus menghukum presiden yang melanggar konstitusi,” kata Yang Kyung-soo, pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU). Sementara itu, pendukung Yoon memegang spanduk dengan slogan seperti “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol.”
Polisi menanggapi situasi dengan memasang kawat berduri dan barikade bus di sekitar kediaman resmi Yoon. Dua pengunjuk rasa dilaporkan ditangkap pada Sabtu karena menyerang petugas polisi.
Penolakan dan Tuntutan
Pengacara Yoon menyatakan bahwa penyelidikan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) tidak sah, karena lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus pemberontakan. Mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap pejabat CIO yang terlibat dalam proses penangkapan.
Di sisi lain, pejabat sementara Presiden Choi Sang-mok diminta untuk memerintahkan dinas keamanan mematuhi surat perintah tersebut. Namun, Choi hanya menyatakan agar semua pihak memastikan tidak ada kekerasan selama proses hukum berlangsung.
Krisis Politik yang Membara
Krisis ini menyoroti ketegangan mendalam dalam politik Korea Selatan. Dengan waktu yang semakin menipis untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, situasi masih jauh dari penyelesaian. Kehadiran Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, di Seoul minggu ini menambah dimensi internasional pada situasi yang sudah rumit ini.
(nsb/newsindomedia)