Dugaan Manipulasi Pemerintah Korea Selatan Terhadap BTS dan Kontroversi Busan World Expo
Korea Selatan, (Newsindomedia) — BTS, grup K-Pop global yang telah menjadi ikon budaya Korea Selatan, diduga menjadi korban manipulasi oleh pemerintah selama masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol. Dugaan ini terkait dengan konser gratis yang mereka gelar di Busan dua tahun lalu sebagai bagian dari promosi Busan World Expo.
Menurut laporan berbagai media Korea, BTS seharusnya menerima kompensasi sebesar 7 miliar KRW (sekitar Rp76 miliar) untuk konser tersebut. Namun, pemerintah diduga gagal memenuhi kewajiban ini, membuat BTS tidak hanya tampil tanpa bayaran tetapi juga harus menanggung seluruh biaya penyelenggaraan konser, termasuk logistik acara.
Kronologi Kejadian
Awalnya, pemerintah mengusulkan lokasi konser yang tidak memenuhi standar keamanan untuk acara besar, sehingga berisiko bagi keselamatan penggemar. Usulan ini ditolak oleh anggota BTS yang kemudian memilih Stadion Busan Asiad sebagai lokasi alternatif untuk memastikan keamanan.
Namun, dugaan manipulasi ini justru memperburuk citra pemerintah, terutama karena promosi Busan World Expo dianggap penuh kontroversi. Sebagai acara berskala internasional, World Expo diharapkan memberikan dampak ekonomi besar, namun tanggung jawab untuk mendukung acara tersebut tampaknya dilimpahkan kepada BTS tanpa dukungan memadai.
Eksploitasi yang Berulang
Tidak hanya di Busan World Expo, pemerintah juga diduga beberapa kali mencoba memanfaatkan BTS untuk kepentingan lain. Pada 2023, konser Jambore yang bertujuan mendukung agenda nasional menuai kritik tajam akibat pengelolaan yang buruk. Bahkan, Kementerian Pertahanan sempat mendesak agar BTS diwajibkan tampil meski anggota grup tersebut sedang menjalani wajib militer. Untungnya, desakan ini berhasil ditolak oleh agensi mereka, BigHit Entertainment.
Selain itu, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang yang memungkinkan anggota BTS tampil selama masa dinas militer untuk mendukung ekonomi nasional. Namun, aturan ini dikritik keras karena bertentangan dengan regulasi yang melarang tentara aktif menerima bayaran dari pekerjaan lain. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai eksploitasi terhadap BTS tanpa penghargaan yang layak atas kontribusi mereka terhadap ekonomi dan budaya Korea Selatan.
Konteks Politik yang Memanas
Kontroversi ini muncul di tengah situasi politik Korea Selatan yang memanas. Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini telah dimakzulkan, menghadapi surat perintah penangkapan resmi dari pengadilan. Langkah ini terkait upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer, yang semakin memperburuk citra pemerintahannya.
Laporan resmi menyebutkan bahwa surat perintah tersebut dikeluarkan oleh Markas Besar Investigasi Gabungan pada akhir Desember 2024. Namun, proses hukum lanjutan terhadap Yoon belum dijadwalkan.
Simbol Diplomasi yang Dieksploitasi
BTS telah menjadi simbol diplomasi budaya Korea Selatan di mata dunia, tetapi kontroversi ini mencerminkan bagaimana pemerintah diduga gagal memberikan perlakuan yang adil terhadap grup yang telah memberikan kontribusi besar. Dugaan eksploitasi terhadap BTS menjadi cerminan dinamika politik dan budaya yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius di Korea Selatan.
Baca Juga