 yang mencegah dua kadernya, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly, bepergian ke luar negeri. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut keputusan tersebut tidak masuk akal dan menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap partainya.){kind=link}
Jakarta, (Newsindomedia) — PDI Perjuangan melontarkan kritik terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah dua kadernya, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly, bepergian ke luar negeri. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut keputusan tersebut tidak masuk akal dan menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap partainya.
“Alasan pencekalan terhadap Pak Yasonna tidak jelas sama sekali,” kata Guntur pada Rabu (25/12). Ia juga mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Menurutnya, langkah KPK terlihat tidak proporsional.
Guntur menyoroti agresivitas KPK dalam menangani kasus Harun Masiku yang menurutnya tidak menimbulkan kerugian negara signifikan. “Mengapa KPK terlihat begitu agresif dalam kasus ini? Apakah ada motif tertentu untuk menyerang PDI Perjuangan?” ujarnya.
Lebih jauh, Guntur membandingkan penanganan kasus ini dengan sejumlah laporan dugaan korupsi lain, termasuk yang diduga melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo. Ia menilai kasus-kasus tersebut, seperti dugaan korupsi Blok Medan dan laporan yang diajukan oleh Ubaidilah Badrun, tidak mendapat perhatian yang sama dari KPK meskipun dianggap menyangkut kerugian negara yang besar.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka dalam Dua Kasus di KPK
Sebelumnya, KPK mengumumkan pencekalan terhadap Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku, dan Yasonna Laoly, yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Pencekalan ini berlaku selama enam bulan untuk memastikan keberadaan mereka di dalam negeri guna mempermudah proses penyidikan.
“Keputusan ini diambil karena keberadaan yang bersangkutan di Indonesia diperlukan dalam rangka pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi,” jelas Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangan tertulis. (nsb/newsindomedia)