 menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.){kind=link}
Jakarta, (Newsindomedia) — Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan pemerintah mengenai potensi dampak negatif terhadap masyarakat akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Puan mengungkapkan bahwa meskipun ia memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran, kebijakan tersebut perlu memperhatikan potensi efek samping yang bisa memengaruhi daya beli masyarakat.
“Kami paham bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara, namun dampak dari kebijakan ini terhadap masyarakat harus diperhitungkan dengan cermat,” kata Puan dalam keterangan pers pada Kamis (19/12).
Menurut Puan, sejumlah pakar ekonomi telah memperingatkan bahwa kenaikan PPN bisa menimbulkan persoalan ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada 2022. Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah. Hal ini bisa memicu inflasi pada barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan.
Puan menambahkan, apabila produsen dan pelaku usaha menaikkan harga secara antisipatif, ini dapat menyebabkan inflasi yang semakin tinggi, yang harus segera diantisipasi. Berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Puan mengungkapkan bahwa kenaikan PPN diprediksi akan meningkatkan pengeluaran bulanan kelas menengah sebesar Rp354.293, atau sekitar Rp4,2 juta per tahun. Sementara itu, keluarga miskin diperkirakan akan menambah pengeluaran sebesar Rp101.880 per bulan, atau Rp1,2 juta per tahun, dan kelompok rentan akan menghadapi tambahan biaya sekitar Rp153.871 per bulan.
Meski pemerintah memberikan insentif untuk kelompok rentan, Puan meminta pemerintah untuk memikirkan solusi jangka panjang guna mengurangi beban ekonomi masyarakat.
“Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, banyak masyarakat yang tertekan. Sebagian dari mereka bahkan terjebak dalam pinjaman online dengan bunga yang tidak wajar. Kami berharap kebijakan ini tidak menambah tekanan yang sudah dirasakan oleh banyak orang,” kata Puan.