 menjadi 12 persen digelar di seberang Istana Kepresidenan,){kind=link}
Jakarta, (Newsindomedia) — Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen digelar di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/12) petang. Demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok perempuan, mahasiswa, generasi muda Gen-Z, hingga komunitas K-Popers. Mereka berkumpul di Taman Aspirasi di halaman Plaza Barat Laut Monumen Nasional (Monas) sambil membawa ragam poster berisi kritik terhadap kebijakan tersebut.
Salah satu poster yang mencuri perhatian menyoroti perbandingan tingginya tarif PPN dengan rendahnya rata-rata upah di Indonesia. “Pajak tertinggi se-ASEAN, upah terendah No.5 di dunia. Di mana otaknya?” demikian bunyi tulisan yang dibawa oleh seorang demonstran.
Poster lainnya mengkritik langkah pemerintah yang dianggap keliru menaikkan PPN untuk meningkatkan pendapatan negara. Para demonstran berpendapat bahwa langkah yang lebih efektif adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset guna mendapatkan sumber pendapatan negara yang baru. “Negara butuh uang cepat? Perampasan aset solusinya! #TolakPPN12%,” tulis demonstran dalam poster yang juga menampilkan gambar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Selain itu, kritik kreatif lainnya datang melalui poster yang memelesetkan lirik lagu populer karya Nadin Amizah. “Semua aku dipajakkan,” demikian bunyi sindiran tersebut, menyadur lagu berjudul Semua Aku Dirayakan.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini sesuai dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.
Namun, demonstran menilai kebijakan ini memberatkan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Mereka menyerukan agar pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih berpihak kepada rakyat, alih-alih membebankan kenaikan pajak. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai kurang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.