JAKARTA (Newsindomedia) – Sepanjang tahun 2024, sebanyak 19 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagian besar kasus tersebut disebabkan oleh tindakan fraud yang melibatkan pemegang saham, direksi, hingga pegawai bank. Faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan internal yang membuka celah bagi praktik kecurangan.
Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan berjenjang menjadi penyebab utama kasus fraud di sejumlah BPR. “Sistem pengawasan internal di BPR tersebut tidak berjalan efektif, sehingga memberi peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan,” kata Ary dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Modus Fraud yang Banyak Terjadi
Menurut LPS, terdapat tiga modus utama yang sering dilakukan dalam praktik fraud di BPR:
- Kredit Fiktif
Dalam modus ini, kredit diberikan kepada debitur tanpa melalui proses analisis atau penilaian yang layak. Banyak kasus melibatkan kerja sama antara calon debitur dengan pejabat bank, seperti direksi atau anggota komite investasi. Kredit ini disalurkan untuk proyek yang sebenarnya tidak pernah ada.“Proyeknya benar-benar fiktif, dibuat seolah-olah nyata, dan praktik ini sering kali dilakukan oleh beberapa pihak di dalam bank secara bersama-sama,” terang Ary.
- Kredit Topengan
Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan identitas orang lain, seperti KTP, oleh pemegang saham atau pengurus bank untuk mengajukan kredit. Beberapa individu yang identitasnya digunakan bahkan tidak menyadari keterlibatan mereka, meski ada pula yang diberi kompensasi kecil.“Kredit atas nama orang lain ini dilakukan dengan meminjam identitas. Kadang pemilik identitas tidak tahu, kadang juga diberi fee sebagai imbalan,” jelas Ary.
- Penyalahgunaan Dana Simpanan
Modus ini melibatkan pencurian dana nasabah melalui slip penarikan palsu. Pegawai bank memalsukan dokumen penarikan untuk mengambil dana tanpa sepengetahuan deposan.“Nasabah merasa uangnya aman, tapi slip penarikan dipalsukan, dan uangnya digunakan untuk keperluan lain tanpa izin,” ungkapnya.
Solusi: Peningkatan Teknologi Informasi
Ary menekankan pentingnya modernisasi sistem perbankan di BPR dengan mengadopsi teknologi informasi (IT) yang lebih canggih. Penerapan IT diharapkan dapat memperkuat tata kelola bank, mendeteksi kredit yang tidak memenuhi kriteria, serta mencegah terjadinya fraud.
“Teknologi IT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola di BPR. Dengan sistem yang baik, fraud seperti kredit bodong bisa dideteksi dan dicegah lebih awal,” tegasnya.
Langkah LPS Mengawal Stabilitas Perbankan
LPS berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap operasional BPR guna mencegah kerugian lebih besar bagi nasabah. Kasus fraud yang terjadi menunjukkan perlunya pembenahan dalam pengelolaan dan pengawasan bank, terutama pada sistem kontrol internal.
Melalui implementasi pengawasan ketat dan penerapan teknologi, diharapkan risiko fraud di BPR dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga.